Sabtu, 22 Oktober 2011

SAJIAN UTAMA

AUDIT KOPERASI, PERLUKAH?
 
Perlukah koperasi diaudit oleh akuntan publik? Sebagian besar orang mungkin beranggapan bahwa koperasi hanyalah badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk anggotanya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang selalu dipegang koperasi, membuat para anggotanya seringkali menganggap proses audit terhadap laporan keuangan koperasi menjadi tidak begitu penting. Terlebih setiap koperasi sudah memiliki badan pengawas yang bertugas mengawasi seluruh proses penyelenggaraan koperasi, termasuk laporan keuangannya.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Bali, Dr. Ketut Budiartha, SE, MSi, AK, menegaskan, audit terhadap koperasi sebenarnya sangat diperlukan, terutama bagi koperasi simpan pinjam yang notabene melakukan pengerahan dana masyarakat atau anggotanya. “Walaupun selama ini sudah ada badan pengawas intern yang rutin melakukan pemeriksaan di masing-masing koperasi, menurut saya belum cukup efektif,” jelas ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana itu.

Badan pengawas yang dimiliki koperasi, kata dia,  umumnya belum bisa bekerja optimal untuk melakukan audit internal karena adanya unsur kedekatan dengan pengurus koperasi. Karenanya, ia pesimis badan pengawas dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada secara independen. “Badan pengawas itu pun menurut saya tidak sejeli akuntan publik dalam mengidentifikasi kalau ada permasalahan-permasalahan. Badan pengawas masih ada rasa ewuh pakewuh karena ada kedekatan dengan para pengurus koperasi. Kalau pihak akuntan publik kan tidak. Mereka tidak ada ikatan sama sekali, sehingga dalam mengungkapkan permasalahan, mereka gamblang-gamblang saja,” tegas pria yang juga menjadi Badan Pengawas di LPD Desa Adat Lambing Sibangkaja, Kabupaten Badung ini.

Tanpa melakukan audit, tambah dia, penyelewengan dana sangat rentan terjadi pada koperasi. Hal itu pula yang menyebabkan belakangan ini kerap muncul kasus koperasi yang kolaps karena dananya diselewengkan oknum karyawan atau pengurusnya.

Di antara berbagai bentuk koperasi, Budiartha menjelaskan, koperasi simpan pinjam paling rentan mengalami penyelewengan. “Karena simpan pinjam adalah bisnis yang sangat riskan. Mereka bergelut dengan uang anggota, yang sama dengan uang masyarakat,” jelas pimpinan Kantor Akuntan Publik Ketut Budiartha di Denpasar itu.

Bila dilihat dari pola kerja, koperasi simpan pinjam tidak jauh beda dengan bank. Baik koperasi simpan pinjam maupun bank sama-sama mengerahkan dan menghimpun dana masyarakat. “Koperasi simpan pinjam juga mengerahkan dana masyarakat. Masyarakat menabung di koperasi, terus dananya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Malahan ada beberapa koperasi, dana yang dikerahkan lebih besar dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kalau pengelolaannya salah, sangat rawan sekali,” tambah dia.

Tak sekadar mencegah penyelewengan. Audit koperasi seharusnya juga menjadi kebutuhan koperasi, mengingat laporan audit bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memajukan koperasi itu sendiri. Laporan audit yang dilengkapi management letter, dapat menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen operasional maupun keuangan koperasi. “Dengan begitu, kesalahan yang dilakukan manajemen di tahun yang lalu, tidak dilakukan lagi di tahun depan,” tegas Budiartha.


Bangun Kepercayaan Anggota

Laporan audit juga penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus koperasi. Laporan audit dari auditor independen biasanya digunakan pengurus untuk meyakinkan anggotanya dalam rapat anggota tahunan (RAT), forum tertinggi dalam koperasi, atas kinerja mereka. “Manajemen biasanya ingin menunjukkan bahwa kinerjanya bersih, melalui hasil auditor independen,” ungkap Budiartha.
Dalam hal terjadi gesekan antara pengurus koperasi dengan anggotanya, proses audit juga sangat diperlukan. “Walaupun setelah diaudit tidak mungkin menemukan 100 persen kecurangan, namun laporan audit dapat memperjelas dimana duduk persoalan sebenarnya, menemukan benang merah dari permasalahan itu,” tambah dia.

Laporan audit menjadi dasar penilaian atas kinerja dan kesehatan koperasi. Itu sebabnya, laporan audit juga mutlak diperlukan oleh koperasi-koperasi yang mengikuti lomba koperasi berprestasi mewakili wilayahnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra, juga mengakui hal yang sama. Kata Patra, audit sebenarnya perlu dilakukan pengurus koperasi untuk memberikan kepercayaan kepada anggotanya, kepada masyarakat. “Dengan laporan hasil audit dari akuntan publik, akan dilihat kredibilitas dan akuntabilitas pengurusnya. Dengan adanya laporan audit, masyarakat akan melihat, oh koperasi ini sudah diaudit oleh akuntan independen. Saya harus pecaya,” ungkapnya.

Laporan audit juga sangat penting bagi koperasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Akses pinjaman lewat perbankan misalnya, umumnya menjadi lebih mudah bila koperasi telah mengantongi laporan audit. “Pinjaman-pinjaman bank, terutama ketika koperasi hendak bekerjasama dengan pihak ketiga, laporan audit menjadi salah satu parameter,” tegas Patra.



Pinjaman Minimal Rp 1 M
Koperasi Wajib Audit


UNDANG-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi memang tidak mewajibkan adanya audit dari akuntan publik terhadap koperasi. Dalam pasal 40 undang-undang tersebut, hanya disebutkan bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dalam pasal penjelasannya, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini, pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas.

Namun sejak 2008, pemerintah mewajibkan audit terhadap koperasi simpan pinjam dengan volume pinjaman minimal Rp 1 miliar. Hal itu diatur dalam ayat 1 pasal 36 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. “Neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada anggotanya,” demikian termuat dalam pasal tersebut.

Sesuai peraturan itu, jelas Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra,  semua koperasi dengan volume pinjaman Rp 1 miliar ke atas harus diaudit. “Koperasi simpan pinjam dengan volume pinjaman di atas 1 miliar, mau tidak mau harus diaudit oleh lembaga independen, akuntan publik,” tegas dia.


====================================================================================
“Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik,” Pasal 40 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
------
“Neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada anggotanya,” Ayat 1 Pasal 36 Permeneg Koperasi dan UKM RI No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Bagikan

SAJIAN TERBARU LAINNYA