Sabtu, 24 Desember 2011

BPR, TAK LAGI AGEN UTAMA PENGEMBANGAN UMKM (Edisi 12)

Dengan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di Bali dewasa ini, bank perkreditan rakyat (BPR) yang konon dikenal paling dekat dengan masyarakat dalam gerakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tidak lagi bisa disebut atau dikenal sebagai agen utama bagi perkembangan UMKM.

Mengapa demikian?  Di Bali makin bertumbuh unit-unit lembaga keuangan mikro seperti lembaga perkreditan desa (LPD), koperasi dan LKM lainnya yang sudah memiliki peranan besar menumbuhkan kewirausaha UMKM sekaligus membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

Pemerhati ekonomi mikro di Bali, I Ketut Sunantaya, S.E., M.M. mengungkapkan di luar dunia perbankan/BPR, dua unit LKM seperti LPD dan koperasi sudah mencapai jumlah sekitar 3.500 unit di Bali, yang berperan aktif membiayai kehidupan masyarakat baik sebagai pelaku wirausaha/UMKM, petani, nelayan maupun buruh tani.

Sedangkan, jumlah BPR hingga kini masih jauh berada di bawah dua unit LKM (LPD dan koperasi) yaitu 138 unit. Dengan demikian BPR tidak lagi bisa dikenal atau disebut sebagai agen utama dalam pengembangan UMKM maupun membiayai kehidupan masyarakat wirausaha.

Dengan latar belakang ini, kata Sunantaya yang juga salah seorang pengelola satu unit LKM, keberadaan BPR sekarang tentunya relevan untuk mendapatkan titik berat perhatian dalam pemecahan masalah.
Sebab, keberadaan BPR dalam kondisi perekonomian masyarakat sekarang, hanya diharapkan  menjadi pendukung pengembangan yang secara formal bisa dinilai sehat dan memberi manfaat pada semua pihak.
Memperhatikan masalah sumber pembiayaan perekonomian masyarakat di Bali khususnya masalah permodalan, sebagian besar UMKM dapat diatasi oleh ketiga unit LKM yaitu  LPD, koperasi dan BPR.
Hal tersebut sayogyanya dilakukan melalui mekanisme penyaluran kredit sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Akan tetapi kenyataan masih membuktikan, tidak sedikit masyarakat atau pelaku UMKM kucar-kacir, belum bisa mengakses keinginannya untuk mendapatkan pinjaman kredit.

Kenapa bisa demikian, karena kriteria-kriteria utama dijadikan bahan pertimbangan untuk menyetujui suatu permohonan kredit dari nasabah secara umum dilihat dalam elemen-elemen analisa kredit.
“Berangkat dari latar belakang inilah, sering tidak bisa dipenuhi oleh nasabah khususnya nasabah perbankan/BPR, sehingga permohonan kreditnya ditolak,’’ tegas Sunantaya.

Namun, implementasi sangat beragam sesuai budaya dan kerakter nasabah yang menghadapi permasalahan seperti ini, akhirnya nasabah bersangkutan menjadikan LPD dan koperasi sebagai “dewa” penolong.
Pelarian nasabah ke LPD dan koperasi, ternyata merupakan nasabah yang sangat baik dan tidak sedikit nasabah BPR lari ke LPD dan koperasi, terselamatkan. Terbukti, kewajibannya setiap bulan dapat dipenuhi dengan baik dan lancer. NPL dari nasabah-nasabah seperti itu jarang ditemui baik di LPD maupun koperasi dan pada akhirnya nasabah bersangkutan menjadi loyal terhadap LKM yang menyelamatkan usahanya maupun kebutuhan dana pinjaman untuk keperluan lainnya.

Sejumlah pelaku UKM diwakili Ibu Agung Suti, ketika diminta komentarnya  membenarkan hal tersebut, karena gerakannya di sektor riil dapat dibantu oleh LPD yang memiliki aset melebihi aset BPR di Kecamatan Abiansemal.

Agung Suti terus terang mengatakan dirinya sebagai salah seorang calon nasabah pelarian dari BPR, karena dia merasa kesulitan mengikuti prosedur yang teramat sulit untuk mengajukan permohonan kredit ke BPR.
Sedangkan, mengajukan kredit ke salah satu LPD dengan  aset terbesar di Kecamatan Abiansemal, merasa mendapat kemudahan yaitu hanya mengisi formulir, menyerahkan KK dan jaminan, setelah sehari dicek oleh petugas LPD tersebut, kredit sudah di tangan.

Prinsipnya, ada agunan nyata dilihat oleh petugas LPD, identitas keluarga nasabah diketahui jelas, tanpa basa-basi terlalu rumit LPD secepatnya membantu nasabah seperti itu. “Prinsip kepercayaan di LPD jauh lebih tebal dibandingkan kepercayaan calon nasabah di dunia perbankan, sehingga wajar LPD dan koperasi disebut sebagai, “dewa” penolong,’’ tegas Agung Suti.

Dia juga menyebutkan, perbankan termasuk BPR tidak lagi bisa disebut sebagai agen utama UMKM dan masyarakat di Bali, karena LPD dan koperasi di masing-masing desa pakraman dapat memperkuat pembiayaan perekonomian di pedesaan. 
Bagikan

SAJIAN TERBARU LAINNYA