Sabtu, 24 Desember 2011

Luh Putu Haryani, SE. MM. KOPERASI, LEBIH MAMPU BERDAYAKAN PEREMPUAN (Edisi 12)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali merupakan lembaga yang khusus dibentuk Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong banyaknya program-program peduli pada kesetaraan gender, atau biasa disebut responsif gender. Bagi Luh Putu Haryani, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, ada banyak program yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan perempuan sekaligus menciptakan kesetaraan gender. Satu yang pasti, lewat koperasi.
Kenapa koperasi? “Kita melihat koperasi secara nyata mampu membuat perempuan lebih berdaya dan lebih berhasil,” tegas Luh Putu Haryani.  

Haryani mengaku sangat menyadari besarnya potensi pengembangan koperasi untuk membangkitkan kemandirian perempuan Bali. Bahkan ia mengakui koperasi yang dibentuk oleh perempuan cenderung memiliki jumlah kredit bermasalah sangat kecil. “Sudah ada penelitian dari sebuah bank swasta yang menyebut bahwa saat perempuan dan laki-laki diberi modal uang, 90  persen perempuan mengembalikannya, sedangkan laki-laki tidak,” jelasnya bangga.

Kata Haryani, ada banyak dana bantuan yang khusus dialokasikan untuk memberdayakan perempuan lewat kopersi. Bantuan-bantuan itu diupayakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bali. “Ada banyak dana bantuan. Yang pasti kita arahkan perempuan agar tidak lagi harus tergantung pada laki-laki. Dan, nyatanya mereka berhasil lewat koperasi,”ujarnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bali diakuinya sebagai salah satu dari dinas di Provinsi Bali yang sudah menerapkan perencanaan program maupun anggaran yang responsif gender. Salah satu bukti nyatanya adalah upaya dinas tersebut memberikan berbagai fasilitas untuk pembentukan koperasi wanita yang baru. “Lembaga kami memang fokus agar seluruh kegiatan maupun penetapan budget yang responsif terhadap masalah gender,” terangnya.

Setiap unit yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, kata Haryani, dilatih agar dalam perencanaan maupun anggarannya mempertimbangnya upaya mewujudkan kesetaraan gender. “Kalau lembaga-lembaga itu yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah responsif gender, itu keberhasilan kita,” ucapnya bangga.

Berkat keberhasilan itu pula, Bali masuk nominasi Anugrah Prancah Eka Praya, penghargaan tertinggi untuk pemerintah daerah terkait perencanaan program, penganggaran, dan kegiatan-kegiatan  yang responsif gender. Selain Bali, ada 11 daerah lainnya yang juga masuk dalam nominasi yang sama.

Dijelaskan Haryani, program pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian perempuan secara ekonomi, sehingga dapat membantu upaya meningkatkan kesejahteraan. “Semisal saja, kita bareng-bareng membangun rumah tangga. Kalau sudah bersama-sama berjalan, sukses, sejahtera, dan rumah tangga ekonominya bagus, kan daerah dan negara ini jadi melihatnya juga bagus,” ujar dia.

Upaya pemberdayaan perempuan menurutnya sangat penting. “Kalau perempuan diberdayakan, dampaknya jelas. Kita kan sama-sama pendudiuk, mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita untuk mendapat perlakuan yang sama, akses yang sama, serta manfaat yang sama, juga kontrol yang sama. Terus kewajiban kita membela negara, termasuk membangun negara ini. Kalau sebelah saja, apapun kalau sebelah saja, misal yang laki-laki saja bekerja yang perempuan nggak, atau sebaliknya, maka sulit sekali bersatu,” tegas Haryani. (viani)
Bagikan

SAJIAN TERBARU LAINNYA