Kamis, 28 Juni 2012

JANGAN SEPERTI KELOLA WARUNG KLONTONG (Edisi VI/2012)


Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan seharusnya bisa lebih berkembang dengan segala potensinya. Sayang, sebagian besar koperasi masih dikelola seperti warung klontong kecil.
Pengelolaan koperasi harus didorong untuk lebih berperan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat di sekitarnya. “Karenanya kami mendorong agar pengelolaan koperasi secara bisnis dapat lebih modern dan profesional lagi,” tegas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra.
Ditegaskan Patra, pihaknya terus berupaya agar koperasi bisa dikelola secara lebih modern, dalam arti pengelolaannya lebih profesional dengan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. “Kalau tidak begitu, kita akan ketinggalan. Ditinggalkan oleh lembaga keuangan masyarakat yang baru-baru. Kita akan kalah bersaing,” ujarnya. 
Guna mendorong pengelolaan koperasi secara lebih baik, pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk pelatihan sumber daya manusia. “Dengan pola pelatihan-pelatihan, kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya, kita berikan pelatihan manajemen, pengelolaan teknologi informasi,” tambah Patra.
Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi juga dilakukan sebelum koperasi tersebut berdiri, sebagai salah satu syarat pembentukan koperasi baru. “Sebelum mereka terjun ke koperasi, kami berikan mereka dasar-dasar pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi, sumber daya manusia, bagaimana mengakses permodalan, dan lainnya. Untuk mengakses permodalan, kami juga undang beberapa partner yang dapat menyediakan, ” ujarnya.
Pemerintah juga memfasilitasi pemasaran dengan acara temu mitra, yakni mempertemukan pelaku koperasi dengan pedagang-pedagang di provinsi lain. “Kita upayakan sebisa mungkin agar koperasi Indonesia bisa tumbuh lebih maju,” ujarnya.
Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Kharisma Madani, Putu Sumedana Wahyu, menyesalkan banyak pelaku koperasi yang terjebak pada mindset bahwa koperasi hanyalah usaha kecil yang cukup dikelola secara sederhana seperti mengelola warung klontong kecil. Mindset itu menyebabkan banyak pengelola koperasi enggan melakukan terobosan-terobosan baru guna mengembangkan diri.
Ia mencontohkan, banyak pengelola koperasi yang enggan mengurus syarat-syarat administratif seperti melengkapi usaha dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau surat izin usaha. “Untuk  mencari NPWP saja, kebanyakan koperasi berpikir keras. Padahal dengan memiliki NPWP, kita bisa lebih mudah mengakses kerjasama dengan sumber-sumber dana seperti perbankan. Ini yang sering membuat koperasi hanya jalan di tempat,” kata Sumedana.
“Kalau mereka mau mengelola koperasi seperti warung klontong kecil, ya silahkan. Tapi saya tidak mau di sana,” tambahnya.
Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Mandiri, I Wayan Sudarta, juga ogah diam di tempat dan membiarkan usaha koperasinya tidak berkembang. ”Banyaknya koperasi yang tidak mau melengkapi diri dengan NPWP hanyalah satu contok kecil yang membuktikan banyak koperasi yang belum mau membuka diri. Padahal saat mereka ingin melangkah lebih maju, itu sangat penting. Setidaknya kita bisa mengakses penguatan modal untuk pengembangan diri,” Sudarta mengingatkan.
Namun Sudarta menyayangkan pandangan sejumlah orang yang menilai koperasi koperasi besar sudah keluar dari relnya. “Banyak yang mempertanyakan kenapa koperasi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana ke bukan anggotaya. Mereka beralasan bahwa yang berhak menghimpun dana masyarakat hanya perbankan. Lalu bagaimana dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)?” Ia mempertanyakan.
Dikatakan Sudarta, kalau melihat perannya, jelas kita tidak boleh menampik bahwa koperasi berperan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. “Tentu ketika koperasi besar, anggota akan mendapat dampak langsung dalam bentuk peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya menyakinkan. (viani)

Bagikan

SAJIAN TERBARU LAINNYA