Kamis, 28 Juni 2012

Koperasi Berjaya di Mancanegara BAGAIMANA DENGAN INDONESIA? (Edisi VI/2012)

Stereotipe yang berkembang di Indonesia tentang koperasi sebagai lembaga yang kecil, rupanya berbanding terbalik dengan perkembangan koperasi yang sangat pesat di luar negeri. Sejumlah brand asing yang telah merambah Indonesia sekarang, ternyata merupakan produk koperasi.
Anda mengenal perusahaan susu Nestle? Atau produk es krim Campina? Atau perusahaan penyedia perkakas rumah tangga Ace Hardware? Anda pasti tidak menyangka kalau perusahaan-perusahaan besar itu merupakan unit usaha dari sebuah organisasi ekonomi kerakyatan bernama koperasi.
Sejumlah negera ternyata sukses mengangkat koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomiannya. Lihat saja Singapura, negara kecil yang luas wilayahnya hanya sepertujuh luas Pulau Bali. Singapura mampu memakmurkan masyarakatnya yang berjumlah sekitar 4 juta orang, hampir sama dengan jumlah total penduduk Bali, dengan menggerakkan koperasi. Sebanyak 50 persen masyarakat Singapura merupakan anggota koperasi.
Tak hanya itu,negara  Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara kapitalis pun, menggunakan peran koperasi untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya. Sebanyak 25 persen dari total jumlah penduduk negeri paman sam itu ternyata anggota koperasi.
Mari juga kita lihat koperasi terbesar di dunia, ZEN-Noh, di Jepang. Koperasi yang focus pada penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian itu punya aset hingga Rp 649 triliun dan memiliki 100 lebih perusahaan di bawahnya.
            Di London, usaha koperasi memiliki pabrik sepatu, susu, dan lainnya. Di Denmark, pengendali ekonomi bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, melainkan koperasi.
Kenapa setelah puluhan tahun usia koperasi di Indonesia, lembaga ekonomi kerakyatan ini tidak mampu mengimbangi?
“Perkembangan koperasi di Indonesia pincang. Kekuatan koperasi dengan sektor usaha lainnya tidak seimbang. Kalau di banyak negara, kekuatannya seimbang antara sektor swasta, BUMN, dan koperasi,” ujar Ketua Koperasi Serba Usaha (Kharisma Madani) Putu Sumedana Wahyu yang sempat mengikuti studi banding untuk melihat koperasi di Singapura beberapa waktu lalu.
            Koperasi di Singapura, terang Sumedana, melalui perkumpulannya bernama Singapore National Cooperative Cooperation, mampu membangun semangat koperasi. Mereka pun mampu menduduki posisi sama kuat dengan sektor swasta dan BUMN.
“Sedangkan di Indonesia, kita masih terdogma dengan bahasa koperasi adalah ekonomi kerakyatan yang seolah selalu diidentikkan dengan satu dua rupiah. Padahal arti ekonomi kerakyatan itu bukan itu. Ekonomi kerakyatan seharusnya juga bisa mencakup triliunan rupiah,” tegas Sumedana.
Tampil lebih modern merupakan sesuatu yang penting untuk sebuah koperasi agar lebih berkembang. Namun pengamat ekonomi dari Universitas Udayana I Gusti Wayan Murjana Yasa mengingatkan agar koperasi modern tidak melupakan akarnya sebagai lembaga yang bertugas mensejahterakan anggota.
Saya ingin sedikit menggugat. Koperasi itu merupakan perkumpulan orang-orang  yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi bukanlah lembaga yang berazaskan profit. Sayangnya, pada kenyataannya, banyak koperasi besar yang beroperasi layaknya lembaga perbankan dengan target utama keuntungan sebesar-besarnya,” keluh Murjana Yasa yang juga dosen Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana .
Diakuinya, keuntungan yang besar dapat dikembalikan untuk kesejahteraan anggota. “Sayangnya banyak koperasi yang berorientasi keuntungan, umumnya melupakan kesejahteraan anggotanya sendiri, lalu kemudian lama-lama mati,” ia mengingatkan.

Ubah Penilaian Koperasi
Banyaknya koperasi yang berorientasi profit, menurutnya, semata merupakan kesalahan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah selama ini menilai kinerja koperasi hanya berdasarkan kinerja keuangan. “Seharusnya indikator yang diukur adalah kesejahteraan anggota, bukan kinerja keuangan. Pola penilaian ini yang menyebabkan banyak koperasi lebih mengutamakan profit demi mendapat penilaian keuangan yang baik, ketimbang menyejahterakan anggota,” kata dia.
Murjana Yasa menilai sangat penting bagi pemerintah mengubah pola penilaian koperasi tersebut, sebelum koperasi berubah menjadi lembaga yang tidak memiliki perbedaan dengan perusahaan swasta. “Harus ada perubahan dari ukuran-ukuran kinerja koperasi, dan mengevaluasi keberadaan koperasi. Apakah dia benar-benar menjalankan prinsip-prinsip koperasi? Itu yang terpenting,” tegasnya.
Menurut Murjana, ada banyak koperasi sudah berpraktik menyimpang dari prinsip dasarnya. Sayangnya, belum ada satu pun yang mendapat teguran pemerintah. “Pemerintah hanya peduli pada ukuran-ukuran keuangan, dan membiarkan praktik-praktik koperasi yang menyimpang. Ini yang kemudian membawa image tidak bagus pada koperasi,” tambah Murjana. (viani)


Bagikan

SAJIAN TERBARU LAINNYA